Restructuring arrangements of state electricity company (persero) through the formation of subholdings in company law
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, which coincides with the lack of regulation of the legal force of a subholding, which is a holding company in which another holding company owns the dominant stake. The goal is to discover and investigate the regulation about restructuring of the formation of subholdings of PT PLN (Persero), as well as to discover and investigate the impact of restructuring of subholdings of PT PLN (Persero) on their human resources. The normative legal research approach was applied in this study. The findings of this study revealed that the implementation of holding-subholding by PT PLN (Persero) is legally valid because a corporate action carried out in the context of company restructuring and in response to the request of the Minister of BUMN as the government representative as the GMS. The restructuring of Subholding PT PLN (Persero) has no substantial influence on human resources, and theres no legal certainty with the argumentum per analogium technique owing to the lack of Subholding rules in law. A distinct and specific legislative product is required for future company development to govern Holdingization. The government, as a regulator, must be committed to monitoring the execution of industrial relations
Article Details
Asfhahani, R. (2022). Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “Holding Company” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan. Universitas Islam Riau.
Asshiddiqie, J., & Safa’at, M. A. (2006). teori Hans Kelsen tentang hukum. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
Ginting, Y. P. (2020). Holding Bumn Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Majalah Hukum Nasional, 50(1), 1–18.
Idham, H., & SH, M. K. (2020). Dimensi politik hukum pelaksanaan konsolidasi tanah di kawasan hutan lindung: Untuk mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat kampung tua Kota Batam. Penerbit Alumni.
Irianto, S. (2011). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Judhanto, A. S. (2018). Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA, 4(2), 154–169.
Khoiri, A. U. (2023). PT PELINDO Multi Terminal, Balikpapan: Analisis Postur Kerja Karyawan Office Menggunakan Metode Rapid Office Strain Assessment (ROSA) Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Risiko Musculoskeletal Disorders. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Nababan, R., & Simarmata, B. F. (2020). Implementasi Undang-Undang Ketenagalistrikan Terhadap PT. PLN (PERSERO) dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Perspektif Aspek Hukum Bisnis.
Nauvaldy, M. F. (2020). Keabsahan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas (Bumn Migas). UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Puspitarini, A., & Prijadi, R. (2023). Corporate Restructuring at One of The Energy Companies in Indonesia: Does it Have an Impact? Eduvest-Journal of Universal Studies, 3(7), 1273–1288.
Putri, A. W. (2023). KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN INDUK PERUSAHAAN (HOLDING) BADAN USAHA MILIK NEGARA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Universitas Nasional.
Rina Yulianti, S. H. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir. Scopindo Media Pustaka.
Romadhan, R. C. (2021). Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk. Media Iuris, 4(1), 85.
Silalahi, S. D. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dalam Masa Kontrak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 82/Pdt. sus-PHI/2016/PN. Mdn).
Simatupang, D. P. (2013). Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi. Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna.
Sitanggang, A. J. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Antara Pekerja Dengan PT. Albany Corona Lestari Di Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisipin, 1(2), 64–71.
Suprianto, S. (2018). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Area Binjai. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (n.d.). Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2010. Genta Publishing, Yogyakarta.
TIARASHANNY, W. (2018). PEMENUHAN PRINSIP KEADILAN PADA IMPLEMENTASI RETALIASI WTO YANG DIDASARI OLEH PASAL 22 DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING. Universitas Airlangga.
Utoyo, B., MARIMIN, M., Fahmi, I., & Murdanoto, A. P. (2019). Apakah Pembentukan Holding Meningkatkan Kinerja Perusahaan? Analisis Perbandingan Kinerja Anak Perusahaan Abc Bumn Holding Sebelum Dan Setelah Holdingisasi Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen, 9(2), 293222.
Widjoseno, J. B. C., Mahmudah, S., & Musyafah, A. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Pembentukan Holding Company pada PT Pertamina. Diponegoro Law Journal, 11(3).
WIDJOSENO, J. B. C., Mahmudah, S., & Musyafah, A. A. (2021). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PADA PT PERTAMINA.-102 DG 2021. Universitas Diponegoro.
WILDAN, Z. E. (2023). KEDUDUKAN HUKUM PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRA DAN DPRK PALING BANYAK 120% PADA PEMILIHAN UMUM DI ACEH. UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
Zainab, N., Syauket, A., Abadi, C. V. L. N., & Malang, M. K. L. K. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM bagi Pekerja & Serikat Pekerja dalam hal Peralihan Kepemilikanan Perusahaan.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.